Hukum Perjanjian (Tugas ke-4)

Pengertian Hukum Perjanjian
1. Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata
    Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata berbunyi : “Suatu Perjanjian
    adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang
    lain atau lebih”.
2. Menurut Rutten
    Perjanjian adalah perbuatan hokum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan
    hokum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang
    ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain
    atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik.

3. Menurut adat
    Perjanjian menurut adat disini adalah perjanjian dimana pemilik rumah memberikan ijin kepada orang
    lain untuk mempergunakan rumahnya sebagai tempat kediaman Menurut Kitab Undang Undang
    Hukum Perdata

Standar Kontrak
Menurut Remi Syahdeini, keabsahan berlakunya kontrak baru tidak perlu lagi dipersoalkan karena kontrak baru eksistensinya sudah merupakan kenyataan.
Kontrak baru lahir dari kebutuhan masyarakat. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung dengan kontrak baru yang masih dipersoalkan.
Suatu kontrak harus berisi:
•    Nama dan tanda tangan pihak-pihak yang membuat kontrak.
•    Subjek dan jangka waktu kontrak
•    Lingkup kontrak
•    Dasar-dasar pelaksanaan kontrak
•    Kewajiban dan tanggung jawab
•    Pembatalan kontrak

Macam-Macam Perjanjian
a. Perjanjian dengan cumua-Cuma dan perjanjian dengan beban.
•    Perjanjian dengan Cuma-Cuma ialah suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu
      keuntungan kepada yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. (Pasal 1314 ayat (2)
     KUHPerdata).
•    Perjanjian dengan beban ialah suatu perjanjian dimana salah satu pihak memberikan suatu keuntungan
      kepada pihak lain dengan menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.

b. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik.
•    Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian dimana hanya terdapat kewajiban pada salah satu pihak saja.
•    Perjanjian timbal balik ialah suatu perjanjian yang memberi kewajiban dan hak kepada kedua belah pihak.

c. Perjanjian konsensuil, formal dan riil.
•    Perjanjian konsensuil ialah perjanjian dianggap sah apabila ada kata sepakat antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.
•    Perjanjian formil ialah perjanjian yang harus dilakukan dengan suatu bentuk tertentu, yaitu dengan cara tertulis.
•    Perjanjian riil ialah suatu perjanjian dimana selain diperlukan adanya kata sepakat, harus diserahkan.

d. Perjanjian bernama, tidak bernama, dan campuran.
•    Perjanjian bernama ialah suatu perjanjian dimana UU telah mengaturnya dengan ketentuan-ketentuan khusus yaitu dalam Bab V sampai bab XIII KUHerdata ditambah titel VIIA.
•    Perjanjian tidak bernama ialah perjanjian yang tidak diatur secara khusus.
•    Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai perjanjian yang sulit di kualifikasikan.

Pembatalan Perjanjian
Suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian ataupun batal demi hukum. Perjanjian yang dibatalkan oleh salah satu pihak biasanya terjadi karena;
1. Adanya suatu pelanggaran dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang
    ditentukan atau tidak dapat diperbaiki.
2. Pihak pertama melihat adanya kemungkinan pihak kedua mengalami kebangkrutan atau secara
    financial tidak dapat memenuhi kewajibannya.
3. Terkait resolusi atau perintah pengadilan
4. Terlibat Hukum
5. Tidak lagi memiliki lisensi, kecakapan, atau wewenang dalam melaksanakan perjanjian

Sumber :
http://vanezintania.wordpress.com/2011/05/13/standar-kontrak/
http://maiyasari.wordpress.com/2010/04/23/hukum-perjanjian/